undang undang 13 tahun 2003. Pasal 86 (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. undang undang 13 tahun 2003

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Republik Indonesia No. Halaman ini merupakan versi asli dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja [Pasal 12] Pengujian UU No. 13. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 (UU/2003/13) (2003)tentang Ketenagakerjaan. KOMPAS. Undang-undang ketenagakerjaan ini terbentuk atas dasar adanya keinginan untuk membangun dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. 13 Tahun 2003. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. RBG ( Rechtsreglement Buiten Gewesten, Staatsblad 1927 No. Hukum Ketenagakerjaan. Pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2003. Pemerintah telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan agar tidak merugikan berbagai pihak, salah satunya diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan. Merujuk pada artikel Hak Pekerja yang Terkena PHK dan yang. Pengujian UU No. Pasal 151 Ayat (1) menyebutkan bahwa PHK sebisa mungkin tidak terjadi. 2 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, antara lain pemberlakuan UU No. II - 94 Act No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Berikut ini penjelasannya: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha di Indonesia. 2003. Sebaliknya bagi kelompok. UU Ketenagakerjaan No. 11 tahun 2020. ya ! pengertian PMTK adalah kepanjangan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengacu pada aturan tentang. PKWT harus dibuat secara tertulis dan harus menggunakan bahasa indonesia, tidak dipersyaratkan untuk masa percobaan apabila PKWT ditetapkan masa percobaan maka akan batal demi hukum, dan PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat terus-menerus atau tidak. Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serikat pekerja/serikat buruh adalah. Lahir : Tanjung Karang, 2 Juni 1963 Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Pegawai PT. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 68 menegaskan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan, yang berdasarkan ketentuan adalah anak yang usianya dibawah 18 tahun. 2. 13 Tahun 2003, selain itu karyawan magang tidak hanya diatur dalam undang undang saja, namun terdapat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. Adapun yang dikenal adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. JAKARTA, KOMPAS. Sign In. 25 Maret 2003 Tanggal Pengundangan. 152–174 Asing dan istirahat panjang Samud 143 panjang. Indonesia Tahun 2000 Nomor 121, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 3. UUK No 13 Tahun 2003 Pasal 1 s/d 30. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Nama : Ir. Pengupahan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) Pasal 88-90, yang direvisi melalui Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 186 pasal. UU No. " Ingat Perhitungan dibawah ini adalah berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 39 Tahun 2004 tentang Penenmpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; dan beberapa. 13 tahun 2003 dikatakan bahwa, Pekerja dengan status PWKT hanya berlaku selama 2 tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 13 Tahun 2003, PP No. ZonaReferensi. 6 Tahun 2023. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan. Dalam pasal 163 UU No. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja. 13 Year 2003 Explanatory Notes. Portal K3, 2005. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. 21 Tahun 2000, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011). 00: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ---34. UU No. kerja pada waktu sebelu m, selama, dan sesudah masa kerja. Peraturan tentang lembur karyawan penting diketahui baik bagi karyawan maupun perusahaan, agar tidak. Uang Pesangon, diatur dalam Pasal 156 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan No. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 70 tentang Ketenagakerjaan, anak yang berusia antara 13 sampai 15 tahun dapat bekerja di di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, PHK merupakan pengakhiran. Pengertian Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 13 TAHUN 2003TENTANGKETENAGAKERJAANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. Ulasan Singkat Perbandingan UU Ciptaker dan UU No. 13 Tahun 2003 mengatur hubungan ketenagakerjaan antara pekerja dan pengusaha di Indonesia. (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengupahan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) Pasal 88-90, yang direvisi melalui Omnibus Law atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagaimana pengaturan Outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia. 152, TLN NO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 10. Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama. Upah Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Republik Indonesia. Pada dasarnya pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Ketentuan Pasal 88 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 112 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 2, pp. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Pasal 156 UU No. 2003. Dan sudah dijelaskan dalam Undang-undang Omnibus Law itu sendiri," kata Masmur. Tunjangan Hari Raya (THR) Saat ini, aturan tunjangan hari raya mengacu pada Permenaker 6/2016. PKWT yang. Pro. 13 Tahun 2003. Berikut paparannya. Bab XII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 5Lalu. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Dengan dasar hukum undang undang K3 adalah UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1 dan 2 tentang pelaksanaan K3 serta pasal 87 ayat 1 tentang wajibnya perusahaan dalam menerapkan aturan K3. Indonesia, Pemerintah Pusat. 13. 11 tahun 2020. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Jika dipahami, tujuan dari UU Ketenagakerjaan ini memiliki empat tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 bahwa pembangunan. Dasar Pemikiran. Nomor. Dimana, Pasal 77 ayat 1, UU No. Pasal 192 (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka: 1. 13 Tahun 2003) Upah Pokok Imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. undang-undang republik indonesia no. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) mengatur bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Undang-undang No. Pemerintah telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan agar tidak merugikan berbagai pihak, salah. PP ini mengatur mengenai: 1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu; 2) jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka. Uang pesangon yang dimaksud di sini adalah jumlah gaji pokok yang telah ditambah dengan tunjangan tetap, seperti tunjangan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan. 3 2 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007, Cet. Dalam Undang-undang tersebut tertulis tujuh jenis hak cuti bagi karyawan yaitu: Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur tentang ketentuan cuti, yang meliputi peraturan tentang jatah cuti tahunan karyawan swasta, cuti sakit, cuti besar, cuti bersama, cuti hamil, dan cuti alasan penting. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 4. B. 13 Tahun 2003 (hanya sebatas pada pasal-pasal yang tidak di hapus atau di ubah oleh UU Cipta Kerja), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan mengenai Ketenagakerjaan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan. BURUH/PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. Musni Tambosaeng Direktor Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, kemudian dibantu dengan Mira Nurtani Kepala Biro Hukum, kemudian Saudara Sunarno juga dari Biro Hukum, dan. ATAS. 14. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu sumber hukum formal dalam perburuhan. Kemudian terdapat ancaman berupa sanksi sebagaimana yang telah tertulis pada pasal 185 ayat (1) dan pasal 187. 13 Tahun 2003 Navigasi pos. Untuk mengetahui kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Adapun pasal tersebut ialah Pasal 154 A yang memuat aturan alasan seseorang pekerja dapat di-PHK. Pasal 76. (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut: masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Undang-undang ketenagakerjaan nomor 13. UU RI NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Lembaga Pekerja. 13 tahun 2003 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. ”. 227) 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (21) tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), perjanjian kerja bersama adalah hasil kesepakatan antara satu atau lebih serikat pekerja dengan beberapa pengusaha atau sekelompok pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kepada dua belah pihak. Serikat pekerja/serikat buruh adalah. 13 Tahun 2003. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. V-Pasal 77. Pekerja/buruh yang bersangkutan berhak atas uang. 3 Tahun 1954 (tentang Mengubah "indonesische Comptabilteitswet" (staatsblad 1925 No. Untuk postingan di part 3 ini akan ada rangkuman undang-undang ketenagakerjaan dari bab XI yaitu tentang Hubungan Industrial hingga bab XII yaitu tentang Pemutusan Hubungan Kerja atau yang lebih familiar sebagai PHK. 13 Tahun 2003. Indonesia. Ada beberapa pasal yang diubah, ada pula yang dihapus. UU NO 13 2003. UU No. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab keadilan yang ditimbulkan oleh jeratan ganti rugi PKWT yang diatur di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat jelas dan adil bagi para pihak di dalam hubungan kerja. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anakHak Cuti Karyawan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang ketentuan cuti karyawan, yang meliputi: cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti bersama, cuti hamil, dan cuti penting. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaanmenyebutkan bahwa perjanjian kerja. Perubahan ini diatur dalam Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 Undang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang Undang Magang. 13 tahun 2003, ayat 1 menyebutkan, "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dalam regulasi itu sendiri terdapat 4 (empat). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIRUBAH, DIHAPUS, DAN DITAMBAHKAN SEBAGIAN OLEH: UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang ini mengatur mengenai hal yang berhubungan pekerja anak mulai dari batas usia diperbolehkan kerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan dan perlidungan bagi pekerja anak. Undang-Undang, 19 TAHUN 2003 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk dan TaxBase, 2023. 13 Tahun 2003 Pasal 86 (1) berbunyi,”Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Makalah Hukum Tenaga Kerja) Oleh: PRISCA OKTAVIANI (111 2011 286) JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDARLAMPUNG 2013 1 BAB I PENDAHULUAN A. Hak-hak tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang atau UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru, menimbulkan banyak peluang. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“ UU No. 13 Tahun 2003, yang pasti uang pesangon adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh perusahaan. UU No. Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 13: Tahun Peraturan:Perlindungan terhadap tenagakerja perempuan telah diatur dalam undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pasal 76. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Depok: Huta Media, 2016), hal. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangDengan disahkannya undang-undang No. tentang Uji Materiil Pasal 163 Ayat (1) Undang-Undang No. Sebelum UU Ciptaker disahkan, pesangon maksimal sembilan bulan upah untuk pekerja yang masa kerjanya delapan tahun atau lebih (Pasal 156 ayat 2 i UU 13/2003). ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemrintah Daerah. Undang-undang (UU) NO. No 63 dari 84. Undang-undang No. Act No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. Ikhtisar imbalan pasca-kerja sesuai UUK13/2003 disajikan pada Tabel1. " Ingat Perhitungan dibawah ini adalah berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja No. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem. 13 tahun 2003 (UUK 13/2003) masih belum di revisi melalui Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan dan masih berlaku sebagai dasar peraturan imbalan kerja di Indonesia. Warat Ekonomi, “K3 Masih Dianggap Remeh”. Berikut ini adalah pasal-pasal dari UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 13 Tahun 2013: 0 of 200 max characters. pdf. (Djamali, 2014) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, berdasarkan hal tersebut terbentuklah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Terkait mutasi kerja atau penempatan kerja telah dijelaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.